Kades Lantik Perangkat Hasil Penataan SOTK

SERAHKAN SK - Kades Tambakprogaten, Muslikhudin menyerahkan SK kepada perangkat yang baru dilantik kemarin (foto redaksi)

TAMBAKPROGATEN – Untuk mendukung kinerja dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa Tambakprogaten (Pemdes) mengadakan penataan susunan organisasi dan tata kelola (SOTK) perangkat desa. Susunan perangkat desa yang baru tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatan Kamis, 1/2 di balaidesa setempat.

Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Klirong, Tumpuk mengatakan, Ada 9 perangkat desa dan 2 staf yang dilantik, perangkat dan staf yang diambil sumpah kali ini merupakan hasil penataan SOTK yang baru. Untuk pos jabatan yang diisi tidak jauh berbeda dengan pos yang lama, hanya saja, lanjutnya ada perubahan penamaan.

“Hanya ada beberapa perubahan penamaan, misal kepala urusan (kaur) umum berubah menjadi kaur tata usaha dan umum,” terangnya.

Selain penataan dengan pergantian nama jabatan, dalam pelantikan tersebut juga ada mutasi jabatan. Dalam Perbup no 51 tahun 2017, terangnya, mutasi jabatan dilakukan untuk kedudukan yang memiliki tingkat yang sama. Diharapkan dengan adanya mutasi tersebut ada penyegaran dengan posisi yang baru dan yang berujung pada meningkatnya kinerja pemdes.

“Jabatan yang kedudukannya sama dalam perbup yaitu Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, jabatan tersebut dapat dimutasi sesuai kebutuhan, syaratnya orang yang dimutasi tersebut telah diangkat sebagai perangkat dan memiliki SK lebih dari 3 tahun,” terang pria yang rambutnya mulai memutih tersebut.

Lebih lanjut Tumpuk menerangkan, saat ini ada 2 jabatan yang kosong di pemdes Tambakprogaten, yaitu Sekretaris desa (Sekdes) dan Kepala Dusun (Kadus) Tambak Wetan. Untuk pengisian posisi tersebut, lanjutnya merupakan kewenangan kepala desa. Dalam perbup tersebut, ada 3 mekanisme yaitu dengan mutasi, promosi dan penjaringan.

“Selain mempunyai wewenang untuk melakukan pengisian yang kosong, kades juga mempunyai kewenangan untuk mengangkat staf pemerintahan untuk membantu kinerja kepala seksi maupun kepala urusan. Nantinya itu terserah kades, mengacu ke aturan yang sudah ada tentunya,” pungkasnya.

Ditambahkan Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Masrukhan, pihaknya menyerahkan wewenang pengisian jabatan perangkat yang kosong. Pihaknya hanya memberi masukan agar proses tersebut dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita menyerahkan ke kades (pengisian perangkat -red). Tapi harus sesuai aturan dan tidak menimbulkan kegaduhan,’ tegasnya.(bhe)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan