Validasi Calon Penerima PKH

Warga sedang melakukan proses validasi calon penerima PKH dI balaidesa, kemarin

TAMBAKPROGATEN – Untuk memastikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran, pemerintah desa (pemdes) Tambakprogaten dan pendamping PKH Kemensos melakukan validasi data di balai desa setempat, Minggu 13/11 kemarin.

Pendamping PKH, Rimbaning Setya Maruti mengatakan, validasi ini memastikan data calon penerima PKH memenuhi komponen yang telah ditentukan. Setiap calon anggota PKH harus memenuhi persyaratan penerima dana bantuan diantaranya, lanjut usia, ibu hamil, usia sekolah (SD, SMP, SMA) dan balita.

“Data calon penerima dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BPDT) dari kemensos, kita bersama pemdes melakukan validasi, untuk memastikan calon anggota PKH memenuhi komponen tersebut,”terangnya.

Untuk besaran nominal yang diterima, lanjutnya nantinya disesuaikan dengan jumlah kompenen tersebut.

“Satu keluarga yang terdapat lansia, bumil dan memiliki anak usia sekolah akan berbeda jumlah penerimaan bantuannya, jika dibandingkan dengan satu komponen, misalnya hanya memiliki anak usia sekolah saja,”lanjutnya.

Untuk dana bantuanya tersebut, terangnya nantinya akan diberikan 4 kali dalam setahun. Dana tersebut nantinya digunakan untuk membantu biaya hidup dan peningkatan gizi keluarga.

Ditambahkan Kaur Pemerintahan Desa Tambahprogaten, Samsu Roayah, validasi ini ditujukan untuk tambahan calon penerima PKH. Saat ini, lanjutnya sudah ada 122 keluarga yang menerima bantuan tersebut.

“Basis pendataan didasarkan pada penerima raskin, saat ini ada 308 keluarga yang menerima raskin, sedangkan penerima PKH baru 122, kemungkinan bertambah,”terangnya.

Untuk proses validasi itu sendiri, pihaknya menerima data 105 keluarga dari kemensos, dari jumlah tersebut lanjutnya, terseleksi hanya 68 yang memenuhi kriteria.

“Yang kita terima 105 data, kita seleksi menjadi 68, proses seleksi sendiri kita berdasarkan ada tidaknya komponen yang telah ditetapkan oleh pusat,”terangnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, dari jumlah 68 keluarga, diundang ke balaidesa untuk dilakukan validasi tahap selanjutnya oleh pendamping PKH dan pengurus PKH yang ditunjuk desa. Untuk calon penerima, diwajibkan untuk membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai syarat proses validasi tersebut.

“Data itu baru calon penerima, sedangkan penerima pastinya nanti akan ditentukan oleh pusat,” pungkasnya.(adm)O

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan